JAKARTA – Indonesia kini memiliki sekitar 229 juta pengguna internet, lebih dari 80 persen total penduduk. Besarnya angka itu justru membuat negara ini rentan menjadi target serangan siber.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), saat menjadi pembicara utama dalam Rapat Koordinasi Nasional Keamanan Siber dan Sandi 2026 yang digelar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jakarta, Selasa (25/2/2026).
AHY menyebut nilai ekonomi digital Indonesia telah melampaui 95 miliar dolar AS pada 2024. Angka itu menjadi alasan kuat mengapa sistem digital nasional harus dilindungi lebih serius.
“Ketergantungan layanan publik, keuangan, energi, transportasi hingga pertahanan pada sistem digital membuat gangguan siber berdampak langsung pada stabilitas nasional,” kata AHY.
Ia mengingatkan sejumlah serangan siber besar di dunia sebagai pelajaran. Di antaranya serangan ransomware terhadap Colonial Pipeline di Amerika Serikat pada 2021, serangan NotPetya 2017 yang melumpuhkan rantai pasok global, serta kasus SolarWinds 2020 yang membongkar praktik spionase siber terhadap pemerintahan.
Di dalam negeri, AHY menyinggung kasus kebocoran data Bjorka pada 2022 sebagai bukti bahwa ancaman serupa bisa terjadi kapan saja di Indonesia.
Menurutnya, satu titik infrastruktur vital yang lumpuh bisa berdampak berantai ke sektor ekonomi dan keamanan nasional secara luas. Karena itu, ia menegaskan keamanan siber tidak boleh hanya ditangani setelah insiden terjadi, melainkan harus masuk dalam perencanaan pembangunan infrastruktur sejak awal.
“Cyber security adalah national security. Kita ingin Indonesia semakin kokoh, berdaulat di ruang digital, dan aman di ruang siber untuk mendukung ekonomi yang semakin maju serta menjaga keamanan bangsa secara umum,” ujar AHY.
AHY juga mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan keamanan siber berjalan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.
“Berbagai kementerian dan lembaga, termasuk kami, siap menjadi bagian dari sinergi dan kolaborasi di sektor pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur informasi vital yang sangat fundamental dalam menopang pembangunan bangsa ke depan,” tegasnya.
Rakornas itu turut dihadiri Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Wakil Kepala BSSN A. Rachmad Wibowo, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto. Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat ketahanan siber dan kedaulatan digital Indonesia.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
