Rel Kereta di Luar Jawa Jauh Tertinggal, Kalimantan Masih Nol Kilometer

oleh -108 Dilihat
oleh
Ahy Bahas Utang Whoosh
Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10/2025), terkait penyelesaian utang kereta cepat Whoosh.

JAKARTA – Indonesia masih menghadapi ketimpangan besar dalam jaringan rel kereta api antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa dari sekitar 12.000 kilometer rel yang dimiliki Indonesia, 10.000 kilometer di antaranya berada di Pulau Jawa.

Dari total rel yang ada, hanya sekitar 7.000 kilometer yang masih aktif, sementara sisanya sudah tidak beroperasi.

Kondisi di luar Jawa jauh lebih memprihatinkan.

“Di Kalimantan, tadi saya memang mengatakan, belum ada kereta sampai dengan hari ini,” ucap AHY di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 22 April 2026.

Sulawesi baru memiliki sekitar 100 kilometer rel, sedangkan Sumatera pun belum optimal meski sudah memiliki jaringan lebih lama.

Potensi Ekonomi yang Besar

Ketimpangan ini dinilai pemerintah sebagai kerugian besar mengingat jaringan kereta api bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Kereta api diyakini bisa menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas daerah, menghubungkan antarkota dan antarprovinsi, serta mengurangi emisi karbon.

“Subsektor transportasi darat yang didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi, termasuk juga kendaraan bermotor, ini berkontribusi 89 persen terhadap emisi karbon, sedangkan kereta itu kurang dari satu persen,” ujar AHY.

Sektor perkeretaapian juga disebut AHY masih sangat kekurangan investasi dibandingkan sektor jalan.

Sebagai perbandingan, pemerintah mengalokasikan Rp46 triliun untuk jalan nasional pada 2026, sedangkan untuk rel kereta hanya sekitar Rp5 triliun.

“Sedangkan hanya kurang lebih Rp5 triliun untuk rel kereta, jadi ada gap di situ,” terang AHY.

Pengembangan jaringan kereta nasional pun masuk dalam program prioritas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.