JAKARTA — Sebanyak 17 juta jiwa warga pesisir di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa masuk kategori rentan akibat ancaman abrasi, banjir rob, dan perubahan iklim. Mayoritas dari mereka adalah nelayan.
Pemerintah pun bergerak. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin langsung rapat lintas kementerian untuk mempercepat penanganan kawasan tersebut, Minggu (4/5/2026).
Kawasan Pantura mencakup 5 provinsi, 20 kabupaten, dan 5 kota dengan total sekitar 52 juta penduduk. Kawasan ini juga menyumbang sekitar 23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
AHY menyebut program ini sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto.
“Kita harus terus mendukung komitmen ini bersama-sama, karena menyangkut keselamatan dan kesejahteraan masyarakat luas,” ujarnya.
Pemerintah menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menyiapkan teknologi penanganannya. Selama lebih dari enam bulan, keduanya mengkaji sejumlah inovasi, baik dari dalam negeri maupun hasil kolaborasi internasional.
Ada empat teknologi utama yang akan diterapkan. Pertama, tanggul tegak modular yang berfungsi sekaligus sebagai penahan gelombang dan jalur transportasi. Kedua, blok beton saling mengunci sebagai pelindung breakwater. Ketiga, platform yang memanfaatkan arus laut sebagai sumber energi. Keempat, pendekatan hybrid eco-engineering untuk memulihkan ekosistem pesisir termasuk mangrove.
“Ini adalah bukti bahwa kita memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menghadirkan solusi inovatif bagi tantangan besar bangsa,” kata AHY.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
