JAKARTA – Pemerintah membutuhkan investasi hingga Rp 100 triliun untuk mewujudkan target akses air bersih perpipaan 100 persen pada 2045. Saat ini, cakupan akses air bersih perpipaan nasional baru mencapai 22 persen.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Indonesia Water and Wastewater Expo & Forum 2025 di Jakarta, Rabu (11/6).
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, pemerintah menargetkan cakupan akses air bersih perpipaan mencapai 40 persen pada 2025. Target tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 100 persen pada 2045.
“Kami ingin hadir. Kami juga siap mengambil peran di situ, tentunya di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata AHY.
Menko AHY menegaskan air bersih sebagai isu keamanan global, bukan hanya masalah pembangunan. Data United Nations World Water Development Report 2024 menunjukkan 2,2 miliar orang di dunia masih hidup tanpa akses air minum yang aman. Sebanyak 3,5 miliar orang tidak memiliki akses sanitasi layak.
Sejak 2000, tercatat 1.600 konflik atau insiden terkait air di berbagai negara. Kondisi ini mendorong PBB untuk mempromosikan diplomasi air sebagai solusi.
Indonesia dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa menghadapi tantangan serupa. Hanya sekitar 37 persen Perusahaan Daerah Air Minum yang mencapai full cost recovery. Mayoritas PDAM masih beroperasi di bawah ambang keberlanjutan keuangan.
AHY menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta untuk mencapai target tersebut. Menurutnya, air bersih adalah hak dasar, bukan kemewahan.
“Kita tidak akan mencapai 100 persen akses air bersih di tahun 2045 jika kita bekerja secara silo, sendiri-sendiri, dan tidak terintegrasi,” ujarnya.
Kemenko Infra berkomitmen mengambil peran aktif dalam mewujudkan target akses air bersih nasional tersebut.
