JAKARTA – Anggota DPR RI Didik Mukrianto meminta pemerintah tetap waspada setelah Indonesia resmi bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ia khawatir keikutsertaan Indonesia justru mengaburkan perjuangan kemerdekaan Palestina.
Didik mengingatkan, Indonesia punya konstitusi yang tegas menentang penjajahan. Secara sejarah, negara ini juga selalu mendukung kemerdekaan Palestina.
“Jangan sampai kehadiran kita malah geser fokus dari hak rakyat Palestina atas tanah airnya menjadi sekadar manajemen konflik atau normalisasi terselubung,” tulis Didik di akun media sosialnya, Jumat (23/1/2026).
Politikus Demokrat itu berharap Indonesia memperkuat peran di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan forum dunia lainnya.
Menurutnya, keadilan bagi Palestina harus tetap jadi prioritas utama, bukan kompromi yang melemahkan perjuangan mereka.
Didik menyoroti struktur Dewan Perdamaian yang melibatkan sembilan negara, yakni Indonesia, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, dan Arab Saudi.
Dewan ini bertujuan mengawasi gencatan senjata, membangun kembali Gaza, menstabilkan keamanan, hingga mendukung solusi dua negara.
Namun Didik melihat ada masalah mendasar dalam dewan ini. Israel terlibat secara setara melalui wakil seperti miliarder Yakir Gabay di Dewan Eksekutif.
Padahal, kata Didik, Israel seharusnya diperlakukan sebagai pihak yang menduduki dan bertanggung jawab atas kekerasan, bukan sebagai mitra setara.
“Berpotensi cacat struktural,” jelas Didik soal keterlibatan Israel dalam dewan tersebut.
Didik juga mengingatkan pemerintah untuk waspada terhadap bentuk penjajahan gaya baru. Ia khawatir dewan ini hanya menciptakan perdamaian yang tidak adil dan hanya menguntungkan Israel dan Amerika Serikat, tanpa mengakhiri penjajahan terhadap Palestina.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana.
Ia meminta pemerintah memastikan Dewan Perdamaian Gaza tidak menjadi alat untuk mengusir warga Gaza dari tanah mereka sendiri.
Hikmahanto menyoroti presentasi Jared Kushner, menantu Donald Trump, menjelang penandatangangan piagam di Davos, Swiss.
Dalam presentasi itu, Kushner mengungkapkan rencana besar mengubah Gaza menjadi kota penuh pencakar langit.
“Apakah rakyat Palestina di Gaza menyetujui hal ini? Bila mereka tidak menyetujuinya, jangan-jangan kota baru yang fantastis itu akan mencerabut rakyat Palestina dari akarnya,” kata Hikmahanto, Jumat.
Pakar hukum internasional itu khawatir transformasi semacam itu membuat warga Gaza tidak mampu membeli tanah dan rumah karena harga yang melambung tinggi. Malah, siapa pun yang punya uang banyak, termasuk warga Israel, bisa menguasai Gaza.
