DENPASAR – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengingatkan adanya ancaman kelangkaan tanah bagi generasi mendatang.
Dalam kuliah umum di Universitas Mahendradatta, Sabtu (2/8/2025), dia menyebut reforma agraria sebagai solusi krusial menghadapi kondisi tanah yang statis namun populasi terus bertambah.
“Jika tanah tidak dikelola dengan baik, padahal jumlah tanah statis dan masyarakat bertambah, maka anak cucu kelak tidak dapat memiliki tanah lagi ke depannya,” tegas Ossy di hadapan ratusan mahasiswa.
Dia menekankan reforma agraria mencakup dua pilar utama yakni penataan aset melalui legalisasi dan redistribusi tanah, serta penataan akses untuk optimalisasi produktivitas lahan.
Konsep redistribusi tanah yang diusung pemerintah khususnya menyasar kelompok rentan dan termarginalkan.
Menurut Ossy, negara berkewajiban memastikan masyarakat miskin hingga komunitas adat memperoleh akses kepemilikan tanah yang layak.
Program penataan akses telah menunjukkan hasil nyata di beberapa daerah, termasuk Jembrana, Bali.
Di wilayah tersebut, tanah masyarakat adat berhasil dioptimalkan untuk budidaya pisang cavendish dengan sistem off-taker yang jelas.
Model serupa kini mulai diterapkan di Majalengka, Jawa Barat, melalui pengembangan sektor peternakan.
Ossy juga memperkenalkan layanan digital Bhumi ATR/BPN yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi pertanahan secara transparan.
Platform ini memberikan kemudahan bagi warga untuk melihat status bidang tanah dan jenis hak kepemilikan keluarga mereka.
Acara yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali I Made Daging dan seluruh kepala kantor pertanahan se-Bali ini turut disaksikan Ketua Umum Yayasan Mahendradatta I Gusti Ngurah Wira dan Rektor Universitas Mahendradatta Ni Ketut Wiratny.
