JAKARTA— Di tengah pencapaian Jakarta sebagai kota dengan delapan rumah sakit berstandar internasional dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 98,34 persen, kesenjangan layanan kesehatan justru menganga lebar di Kepulauan Seribu.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Fraksi Partai Demokrat menyoroti kesulitan warga di wilayah kepulauan dalam mengakses layanan medis dasar, terutama dokter spesialis, laboratorium, dan radiologi.
“Warga di Kepulauan Seribu harus menempuh perjalanan laut berjam-jam hanya untuk ketemu dokter spesialis,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, usai sidang, Senin (26/5).
Masalah itu, menurut Demokrat, bukan soal teknis belaka. Dalam pandangan fraksi, ketimpangan ini menyangkut prinsip keadilan dan hak dasar seluruh warga Jakarta.
“Jangan sampai anak Jakarta di Kepulauan Seribu merasa jadi warga kelas dua hanya karena jarak ke dokter spesialis bisa lebih jauh dari jarak Jakarta ke Singapura,” kata Mujiyono.
Sebagai bentuk respons politik, Demokrat mengusulkan sembilan langkah prioritas yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk diakomodasi dalam RPJMD lima tahun ke depan.
Beberapa usulan mencakup pembangunan RSUD baru di daerah padat seperti Cakung dan Penjaringan, pendirian RSUD Tipe C di Kepulauan Seribu, serta percepatan revitalisasi fasilitas kesehatan yang sudah ada.
Selain itu, Demokrat menekankan pentingnya rekrutmen dokter spesialis untuk wilayah kepulauan, transformasi digital layanan rumah sakit, hingga penguatan layanan kesehatan mental bagi pelajar.
Penambahan psikolog untuk hotline 24 jam dan penanganan stunting secara menyeluruh juga masuk dalam daftar prioritas. Untuk layanan BPJS, Demokrat mendesak penguatan infrastruktur dan penambahan tenaga medis guna mengurangi antrean panjang yang masih terjadi.
Fraksi Demokrat juga meminta agar alokasi anggaran kesehatan dalam APBD 2025–2029 difokuskan untuk wilayah-wilayah yang selama ini kurang terlayani, termasuk Kepulauan Seribu dan kawasan permukiman padat.
