JAKARTA— Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyatakan pertanahan dan tata ruang merupakan elemen penting dalam memperkuat ketahanan dan keamanan negara.
Hal itu disampaikan dalam Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan ke-220 Kolaboratif Lemhannas RI 2025 di Aone Hotel, Jakarta.
“Tanah juga berperan dalam menjaga integritas wilayah, pemerataan pembangunan, dan keadilan sosial,” ujarnya di hadapan peserta.
Ia menambahkan, perencanaan tata ruang yang adil dan tepat tidak hanya meningkatkan efisiensi pembangunan, tetapi juga membangun fondasi bagi kedaulatan nasional.
Wamen Ossy menilai, isu ketahanan nasional selama ini terlalu terpusat pada kekuatan militer.
Padahal, tata ruang juga memegang peran strategis dalam geopolitik modern sebagai alat pengendalian sumber daya, instrumen pengaruh politik, dan bagian dari sistem pertahanan.
Menurutnya, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus dipandang lebih dari sekadar dokumen teknis.
RTRW disebutnya sebagai dokumen geopolitik yang menentukan arah pengelolaan ruang nasional untuk mendukung kedaulatan bangsa.
Ia juga menyoroti program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo, dengan menekankan pentingnya kepastian hak atas tanah.
“Kita tidak bisa bicara soal ketahanan pangan nasional jika lahan sawah yang masih produktif kemudian dikonversi menjadi kawasan industri atau properti tanpa perencanaan yang bijak,” kata Ossy.
Selain pangan, tata ruang juga memengaruhi ketahanan energi nasional. Transisi menuju energi terbarukan, menurutnya, hanya bisa terwujud jika ada ruang yang tersedia untuk infrastruktur energi hijau seperti PLTS, PLTB, dan bioenergi.
“Tanah adalah titik awal dari semua strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan,” tegasnya.
Acara ditutup dengan penyerahan plakat kepada Wamen Ossy dan sesi foto bersama peserta.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin, serta Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja.
