JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menawarkan jaminan ketersediaan lahan siap bangun sebagai solusi utama untuk menarik investasi infrastruktur.
Tawaran ini disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center, 11-12 Juni 2025.
Ossy menegaskan Kementerian ATR/BPN siap menjadi mitra andalan investor dengan memastikan lahan tersedia, aman, dan sesuai peruntukannya.
Ia menyampaikan paparan bertajuk “Right Infrastructure in the Right Place: Spatial Planning for Impactful Infrastructure” di hadapan para pelaku industri dan investor internasional.
“Pesan utama saya kepada para investor dan peserta konferensi ialah Kementerian ATR/BPN adalah mitra yang bisa diandalkan untuk menjamin bahwa lahan tersedia, aman, dan sesuai peruntukannya,” tegas Ossy, Selasa (10/6/2025).
Menurut Wakil Menteri ini, Indonesia tengah bertransformasi menuju sistem tata kelola pertanahan dan tata ruang yang lebih modern, transparan, dan berpihak pada investasi.
Legalitas lahan dan kepastian pemanfaatan ruang kini menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan proyek strategis nasional.
Ossy mengungkapkan strategi pemerintah untuk mengintegrasikan perencanaan ruang dengan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, dan jaringan transportasi publik.
Integrasi ini ditargetkan dapat mempercepat hilirisasi industri, menekan biaya logistik, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan lahan yang siap bangun dan tata ruang yang mendukung produktivitas. Pertanahan dan tata ruang bukan hanya pendukung, tapi akselerator pertumbuhan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Rencana Tata Ruang dan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan dampak optimal dalam pembangunan nasional.
Dalam presentasinya, Ossy akan menyoroti praktik-praktik baik serta rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran Kementerian ATR/BPN dalam ekosistem infrastruktur nasional.
