“Bukan mendata dari awal, apalagi menghapus. Apabila ada KPM yang kepesertaannya terhapus, itu hasil penilaian dari BPS berdasarkan hasil verifikasi di lapangan,” tegas Yuliana.
Yuliana berharap masyarakat tidak mudah percaya dan mengkonsumsi informasi yang tidak benar terkait perubahan mekanisme penyaluran bansos.
Sosialisasi yang dilakukan di setiap kecamatan ini merupakan bagian dari efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden.
