JAKARTA – Beban utang kereta cepat Jakarta-Bandung sebesar Rp116 triliun menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Pengalaman ini membuat rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya harus dikaji ulang dengan lebih hati-hati.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, proyek Whoosh yang kini beroperasi meninggalkan utang 7,2 miliar dolar AS. Utang ini mayoritas berasal dari China Development Bank dengan bunga 3,5-4 persen per tahun.
Dampaknya, PT KAI sebagai pemegang saham terbesar harus menanggung beban bunga sekitar Rp2 triliun setiap tahun. Angka ini belum termasuk cicilan pokok utang.
“Kita juga belajar dari pengalaman terdahulu, mana yang bisa menjadi best practice, tapi juga mana yang tidak harus diulangi kembali,” kata AHY di Kantor Kemenko Infrastruktur, Senin (26/1/2026).
Karena itu, AHY mengaku sudah menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat kunci. Mulai dari Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, hingga pimpinan Danantara ikut membahas langkah penyelesaian masalah keuangan Whoosh.
Hasil pertemuan menunjukkan prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan kereta cepat Jakarta-Bandung bisa beroperasi optimal. Restrukturisasi keuangan proyek ini menjadi syarat sebelum melangkah ke pembangunan jalur Surabaya.
“Beberapa waktu lalu saya duduk dengan Menteri Keuangan, dan CEO Danantara, termasuk Menteri Perhubungan, untuk membahas restrukturisasi keuangan KCJB,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Dia menambahkan, langkah restrukturisasi ini penting jika pemerintah ingin melanjutkan pengembangan kereta cepat ke Surabaya.
Selain soal keuangan, AHY juga menyoroti tantangan teknis pembangunan jalur baru. Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan melintasi banyak provinsi, kabupaten, dan kota. Pembebasan lahan menjadi masalah krusial yang harus diantisipasi sejak awal.
Pengalaman proyek infrastruktur sebelumnya menunjukkan pembebasan lahan sering memicu konflik sosial di berbagai daerah. AHY menekankan hal ini tidak boleh terulang.
“Ini sebuah proyek besar, karena ini akan melintasi banyak provinsi, kabupaten, dan kota,” katanya.
Menko Infrastruktur memastikan jalur, lahan, dan aspek teknis lainnya harus dipersiapkan matang. Tujuannya agar proyek tidak menimbulkan masalah baru, baik dari sisi keuangan negara maupun operasional di lapangan.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
