Sekjen Demokrat tegaskan KPK tetap berwenang tindak pejabat BUMN meski UU baru disahkan, karena tidak ada yang kebal hukum dalam pengelolaan uang negara.
Topik: Berantas Korupsi
Demokrat Siap Bahas RUU Perampasan Aset, Tapi Tunggu Kejelasan Status Prioritas di DPR
Partai Demokrat siap bahas RUU Perampasan Aset, tapi menunggu kejelasan status prioritas di DPR. Demokrat akan mendorong diskusi publik yang lebih luas.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.