BANYUMAS – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan meminta TNI Angkatan Darat turut mengamankan tanah sebagai aset pertahanan negara.
Permintaan ini disampaikan dalam Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan Terpusat 2025 di Banyumas, Kamis (13/11/2025).
Ossy yang mewakili Menteri Nusron menjelaskan, kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan TNI AD tidak sebatas penertiban aset.
Ia berharap TNI ikut memastikan seluruh tanah di daratan Indonesia dikuasai dan dilindungi negara.
Kementerian ATR/BPN mengemban tiga tugas besar untuk mendukung pertahanan bangsa. Pertama, menegakkan kepastian hukum atas tanah negara termasuk milik TNI.
Kedua, menjaga keterpaduan ruang nasional dengan menyeimbangkan ruang pertahanan dan kepentingan lainnya. Ketiga, menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat maupun instansi.
TNI memiliki empat peran penting dalam menjaga tanah negara. Yakni sebagai pengguna dan penjaga aset, pengawas penyalahgunaan ruang, penyedia data lapangan, serta pelopor ketertiban hukum agraria.
“Kami berharap melalui kegiatan pembinaan teritorial, komunikasi sosial, dan pembinaan masyarakat, TNI AD dapat membantu ATR/BPN menyampaikan edukasi kepada masyarakat bahwa kepemilikan tanah harus dilakukan secara sah, batas tanah harus jelas, dan setiap hak harus disertai dengan tanggung jawab,” ujar Ossy.
Acara dihadiri Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Pejabat Utama Mabes AD, dan para Komandan Satuan Komando Kewilayahan. Ossy didampingi Tenaga Ahli Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Hendri Teja dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Sri Rejeki.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
