SAMBAS – Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat harus dipandang sebagai beranda negara, bukan daerah pinggiran yang terabaikan.
Demikian disampaikan Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, saat meninjau langsung kondisi abrasi pantai di Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Sabtu.
Herzaky menempuh perjalanan darat sekitar enam hingga tujuh jam dari Pontianak untuk melihat kondisi pesisir yang mengalami abrasi parah akibat gelombang laut.
Dari peninjauan tersebut, ia menilai perlunya percepatan pembangunan pengaman pantai tambahan sepanjang 400 hingga 450 meter yang belum tercakup dalam perencanaan tahun berjalan.
“Seperti kata Pak Prabowo, ini bukan daerah belakang. Kalau dekat perbatasan, justru ini yang disebut beranda negara. Harusnya menjadi komitmen kita ke depan untuk lebih memperhatikan daerah-daerah perbatasan,” tegasnya.
Herzaky berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat setempat meskipun pembangunan pengaman pantai tambahan tersebut belum masuk perencanaan.
Ia menyebut hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo yang mengamanatkan perlindungan lingkungan.
“Kita akan perjuangkan juga titik di sana, sepanjang 400 meter. Sesuai perintah Bapak Presiden, kita harus menjaga lingkungan. Memang saat ini belum masuk perencanaan, tapi akan kita coba perjuangkan agar bisa disegerakan,” ujarnya.
Dampak Ekonomi Langsung
Pembangunan pengaman pantai tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
Herzaky mengapresiasi pendekatan teknis yang digunakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I, terutama penggunaan struktur beton berukuran besar yang dirakit langsung di lokasi.
Struktur beton yang digunakan berukuran 80x80x80 cm dengan berat 1 ton. Karena beratnya, pembuatan dilakukan langsung di lokasi sehingga menyerap tenaga kerja lokal. Hal ini membuat masyarakat sangat terbantu secara ekonomi saat proyek berlangsung.
“Ini bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi,” jelas Herzaky.
Kepala Satker BWS Kalimantan I, Rusly Effendi Hartono, menjelaskan pembangunan pengaman pantai di wilayah Sambas telah dilakukan secara bertahap sejak 2020 hingga 2023, dengan total panjang mencapai lima kilometer. Infrastruktur ini menghubungkan sejumlah desa, termasuk Matang Danau, Kalimantan dan Tangaran.
“Mutu dan spesifikasi yang kami gunakan di sini sama, yaitu struktur beton 1 ton berukuran 80x80x80 cm. Sampai saat ini, sudah terbangun hampir lima kilometer pengaman pantai di wilayah perbatasan Kabupaten Sambas,” ujar Rusly.
Selamatkan Lahan Pertanian dan Rumah Warga
Kepala Desa Matang Danau, Halipi, mengungkapkan pembangunan pengaman pantai sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Beberapa hektare lahan pertanian berhasil diselamatkan, dan pembangunan ini juga menambah daya tarik wisata di desa tersebut.
Namun, Halipi mengingatkan urgensitas pembangunan pengaman pantai tambahan. “Kalau tidak dilanjutkan tahun ini, sebagian rumah warga bisa tergerus air laut,” ujarnya.
Sementara itu Camat Paloh, Budi Susanto, berharap kehadiran Stafsus Herzaky menjadi jembatan yang mempercepat perhatian dan kebijakan dari pemerintah pusat.
Ia menyebut keberadaan pengaman pantai menyentuh tiga aspek penting sekaligus: lingkungan, pariwisata, dan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap aspirasi masyarakat Matang Danau bisa segera diakomodasi. Proyek ini tak hanya soal perlindungan lingkungan, tapi juga bisa menumbuhkan ekonomi kreatif dan UMKM lokal,” ungkapnya.
