SURABAYA – Transformasi layanan pertanahan Indonesia membutuhkan tiga pilar utama untuk berjalan optimal. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan dalam seminar yang dihadiri 1.000 peserta di Dyandra Convention Center, Senin (22/9/2025).
“Kita harus pastikan ada tiga kata kunci, yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah akuntabilitas, dan yang ketiga adalah kepastian hukum,” tegas Ossy di hadapan 731 anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan 269 pegawai BPN Jawa Timur.
Ketiga prinsip tersebut menjadi kunci keberhasilan kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dengan IPPAT. Ossy meyakini kolaborasi ini akan berjalan baik jika organisasi profesi menjaga persatuan internal.
“Bagi organisasi profesi, kekompakan dan persatuan ini mahal harganya,” kata Ossy. Ia menambahkan, persatuan IPPAT dan hubungan baik dengan ATR/BPN akan memudahkan pencarian solusi berbagai masalah pertanahan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid memberikan perhatian besar pada kolaborasi ini. Hal ini disampaikan Ossy yang membawa salam khusus untuk keluarga besar IPPAT Jawa Timur.
Apresiasi khusus diberikan kepada PPAT yang berada di garda terdepan melayani masyarakat. Ossy menilai PPAT tidak hanya menjalankan fungsi administrasi tetapi juga memastikan kepastian hukum pertanahan.
Transformasi dari sistem manual ke digital menjadi babak baru layanan pertanahan. “Semua ini memasuki babak baru dengan sistem elektronik yang kita ikhtiarkan agar lebih transparan, lebih cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Ossy.
Seminar Pengurus Wilayah Jawa Timur IPPAT ini juga dihadiri Ketua Umum PP IPPAT Hapendi Harahap dan Ketua Pengwil Jawa Timur IPPAT Sri Wahyu Jatmikowati. Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur Asep Heri turut mendampingi acara tersebut.
