PEKALONGAN – Tiga gedung pemerintahan di Kota Pekalongan akan dibangun ulang total setelah mengalami kerusakan berat. Gedung DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kantor Walikota rusak parah akibat kebakaran saat aksi massa beberapa waktu lalu.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan ketiga bangunan harus dirubuhkan dan dibangun dari awal. Total luas area yang terdampak mencapai 8.269 meter persegi.
“Pekalongan ini masuk bangunan yang rusak berat, mau tidak mau harus dirubuhkan dan dibangun kembali,” kata Menteri Dody saat berkunjung ke Pekalongan.
Gedung DPRD Kota Pekalongan menjadi yang terluas dengan kerusakan seluas 3.886 meter persegi. Gedung Sekretariat Daerah rusak seluas 2.679 meter persegi, sementara Kantor Walikota seluas 1.704 meter persegi.
Pemerintah pusat memperkirakan biaya pembangunan ulang sekitar Rp80-90 miliar. Namun angka ini masih berupa perkiraan awal dan akan dihitung ulang secara detail.
“Saya tidak mau seorang kepala daerah tidak punya kantor, jadi kita berusaha mengerjakan secepat mungkin,” tegas Menteri Dody.
Target penyelesaian awalnya ditetapkan akhir 2026. Namun Menteri Dody meminta percepatan agar pembangunan selesai lebih cepat dari jadwal tersebut.
“Tadi dikatakan targetnya selesai akhir 2026, tetapi saya minta untuk lebih dipercepat sebelum itu selesai,” kata Menteri Dody.
Langkah pembangunan ulang ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden memerintahkan pemerintah pusat segera menangani kerusakan fasilitas umum pasca aksi massa.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo semua yang terdampak kemarin, pusat harus membereskan, jadi kita harus bergerak cepat,” kata Menteri Dody. Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Jawa Tengah diminta segera berkoordinasi dengan Pemkot Pekalongan. Perencanaan akan mempertimbangkan fungsi pelayanan publik, standar keamanan, dan desain yang efisien.
