MEDAN – Pembangunan Medan Islamic Center (MIC) yang dimulai pada 2020 kembali menjadi sorotan setelah lima tahun berlalu namun tak kunjung rampung.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan mendesak pemerintah kota memberikan kepastian penyelesaian proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.
Kritik dilontarkan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Medan, Muslim Harahap, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna membahas Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024 di Gedung DPRD Medan, Selasa (10/6/2025).
“Banyak pengaduan dan aspirasi masyarakat ke kami melalui WhatsApp maupun langsung, khususnya masyarakat Medan Utara, salah satunya terkait MIC,” ujar Muslim di hadapan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan jajaran pimpinan daerah.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen tersebut juga dihadiri para wakil ketua DPRD, pimpinan fraksi, komisi, serta Sekda Kota Medan Wirya Alrahman bersama seluruh camat se-Kota Medan.
Muslim menegaskan, keluhan masyarakat terus berdatangan mempertanyakan nasib MIC yang pembangunannya stagnan. Padahal, proyek Islamic center ini seharusnya sudah dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan keagamaan dan sosial.
Selain MIC, Fraksi Demokrat juga menyoroti kondisi pasar-pasar UMKM di berbagai kecamatan yang nasibnya tak kalah memprihatinkan. Pasar-pasar tersebut dinilai terbengkalai tanpa kejelasan pengelolaan.
“Pasar-pasar UMKM tersebut tidak jelas pengelolaannya, sama siapa diberikan. Ada di Medan Marelan, ada di Medan Tembung dan lainnya,” ungkap Muslim.
Legislator Demokrat ini meminta pemkot memberikan penjelasan detail siapa yang bertanggung jawab mengelola fasilitas UMKM tersebut, termasuk area UMKM di lantai bawah Lapangan Merdeka yang juga masih terlantar.
