Anggota DPRD NTB, Syamsul Fikri, menegaskan asal daerah calon Sekda bukan hal penting, yang utama adalah kapasitas dan integritas untuk memimpin birokrasi provinsi.
Tag: Syamsul Fikri
Mutasi Pejabat di NTB Dinilai Sebagai Langkah Strategis Gubernur
Anggota DPRD NTB Syamsul Fikri menilai kebijakan mutasi dan demosi pejabat oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal merupakan langkah strategis berdasarkan pertimbangan kinerja objektif.
Polda Metro Jaya Proses Laporan Hoaks Soal SBY, Ada Upaya Fitnah Terstruktur!
Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan Demokrat terhadap empat akun medsos penyebar hoaks soal SBY. Ada yang menyebut sebagai fitnah terstruktur.
Pemerintah Didesak Telusuri Benda Bersejarah yang Ada di Luar Negeri
Anggota DPRD NTB mendesak pemerintah membentuk tim khusus untuk melacak dan memulangkan benda bersejarah NTB yang tersebar di luar negeri.
Surplus 1.107 Ton Benih Padi NTB Butuh Skema Pengelolaan yang Jelas
Surplus 1.107 ton benih padi NTB butuh skema pengelolaan transparan agar menguntungkan petani lokal, bukan sekadar pemasok murah ke daerah lain.
Anggaran Infrastruktur NTB Anjlok Rp 467 Miliar di 2026
Anggaran infrastruktur NTB anjlok Rp 467 miliar di 2026 akibat pemotongan dana transfer pusat yang mencapai 31 persen dari target awal.
Syamsul Fikry Salurkan Bantuan Peralatan Usaha untuk Pedagang di Brang Bara
Anggota DPRD NTB salurkan peralatan catering untuk pedagang di Brang Bara guna dorong kemandirian ekonomi pelaku UMKM di Kabupaten Sumbawa.
Internet untuk Daerah Terpencil, Demokrat Sebut Perlu Edukasi Bagi Pengguna
Demokrat NTB dukung pemerataan internet ke daerah terpencil namun tekankan pentingnya edukasi masyarakat agar tidak jadi korban penipuan online.
APBD NTB 2025 Dinilai Belum Dorong Inovasi Ekonomi Daerah
Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB menilai perubahan APBD 2025 belum mampu mendorong inovasi ekonomi daerah karena masih bertumpu pada sektor konvensional.
Demokrat Tawarkan Skema Tenaga Layanan Publik Daerah untuk Atasi Masalah Honorer di NTB
Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB mengusulkan skema Tenaga Layanan Publik Daerah sebagai solusi mengatasi dampak penghapusan tenaga honorer nasional.
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.