Kuota haji Indonesia sebesar 221 ribu jemaah per tahun dinilai tidak sesuai jumlah penduduk yang sebanyak 287 juta, sehingga masa tunggu mencapai 26 tahun.
Tag: DPR RI
Selisih Rp30 Juta Biaya Haji Ditanggung Hasil Kelola Dana Jemaah
Selisih Rp30 juta antara setoran dan biaya riil haji ditanggung dari hasil pengelolaan dana jemaah oleh BPKH, bukan dari anggaran negara.
Kecurangan Tes Kesehatan Calon Jemaah Haji Terungkap, Ada yang Pakai Urine Suami
Kecurangan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji terungkap, ada yang gunakan urine suami untuk lolos tes kehamilan saat hendak berangkat.
DPR Minta Polisi Selidiki Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis
DPR meminta polisi turun tangan menyelidiki ribuan kasus keracunan makan bergizi gratis karena ada dugaan sebagian bukan karena kelalaian semata.
Lebih dari 1.600 Keluarga di Majalengka Dapat Sertifikat Tanah
Keberhasilan Majalengka dalam memberikan sertifikat tanah kepada 1.600 keluarga menjadi contoh nyata efektivitas kerja sama pemerintah pusat dan daerah.
Animo Tinggi, 8.000 KK Daftar Program Transmigrasi untuk 95 Kuota
Tingginya minat masyarakat mengikuti program transmigrasi tahun ini dengan 8.000 KK mendaftar untuk memperebutkan 95 kuota yang tersedia.
Investasi Ekonomi Kreatif Capai Rp 90 Triliun di Semester Pertama 2025
Investasi sektor ekonomi kreatif Indonesia melonjak drastis mencapai Rp 90,12 triliun pada semester pertama 2025, melampaui capaian seluruh tahun 2024.
DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp47,64 Triliun untuk Program Prioritas Prabowo
Komisi V DPR RI menyetujui tambahan anggaran Rp47,64 triliun untuk Kementerian PU guna mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Anggota DPR Ini Ungkap RUU Perampasan Aset Bukan Solusi Tunggal Berantas Korupsi
DPR mengingatkan masyarakat agar tidak berharap berlebihan pada RUU Perampasan Aset karena hanya berfungsi sebagai pelengkap pemberantasan korupsi.
Percepat RUU Perampasan Aset, Presiden Bisa Terbitkan Perppu
Presiden Prabowo Subianto diminta menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset.
- 1
- 2
- …
- 4
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.