Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB mendesak audit menyeluruh terhadap BUMD penerima penyertaan modal karena dinilai belum transparan dan akuntabel.
Tag: anggaran daerah
DPRD Kaltim Kritik Dominasi Belanja Aparatur dalam RPJMD 2025-2029
DPRD Kaltim kritik RPJMD 2025-2029 yang didominasi belanja aparatur. Fraksi Demokrat-PPP tuntut prioritas infrastruktur dan program sosial.
Data RW Kumuh DKI Usang, Anggaran Survei Malah Dihapus
Pemprov DKI masih pakai data RW kumuh 2018 untuk kebijakan, tapi anggaran survei Rp1,8 miliar justru dihapus. Demokrat kritik inkonsistensi ini.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.