JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan hampir separuh dari total anggaran tahun 2026 untuk mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Dari pagu indikatif Rp70,86 triliun yang disetujui Komisi V DPR RI, sekitar Rp52,31 triliun diarahkan untuk infrastruktur yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmen kementerian dalam mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan infrastruktur irigasi dan konektivitas. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung DPR Senayan, Kamis (10/7/2025).
“Kami mendapat arahan Bapak Presiden sejak tahun 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan, sehingga fokusnya memperkuat irigasi dan infrastruktur konektivitas pendukung ketahanan pangan,” kata Dody.
Alokasi terbesar untuk program ketahanan pangan tertuang dalam anggaran Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp20,51 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan jaringan irigasi seluas 2.000 hektare dan rehabilitasi 15.000 hektare jaringan irigasi yang sudah ada.
Selain itu, anggaran bidang ini juga dialokasikan untuk pembangunan 15 bendungan yang sedang berlangsung, pengendali banjir sepanjang 16 km, dan penyediaan air baku 0,3 m3/detik. Program-program ini langsung berkaitan dengan upaya mengamankan pasokan air untuk pertanian dan mencegah gagal panen akibat bencana alam.
Dukungan terhadap ketahanan pangan juga tercermin dalam alokasi Bidang Bina Marga senilai Rp31,80 triliun. Anggaran ini akan membangun dan memperbaiki infrastruktur jalan yang menghubungkan daerah-daerah produksi pangan dengan pusat distribusi dan konsumen.
