MATARAM– Rencana penyaluran surplus benih padi NTB sebesar 1.107 ton ke Bali dan NTT pada 2026 dinilai perlu disertai skema pengelolaan yang transparan dan menguntungkan daerah.
Anggota Komisi IV DPRD NTB, Syamsul Fikri, S.Ag., M.Si., menyoroti pentingnya mekanisme yang jelas dalam pemanfaatan surplus tersebut.
Ia menilai kelebihan stok benih ini harus menjadi sumber pendapatan baru bagi NTB, bukan sekadar bantuan ke daerah lain.
“Surplus benih ini peluang besar. Tapi kita harus pastikan ada skema yang jelas, mulai dari harga jual, mekanisme distribusi, sampai bagaimana petani kita mendapat keuntungan,” ujar Syamsul Fikri.
Politisi asal Sumbawa ini menekankan pemerintah daerah perlu menyusun roadmap kerjasama antar-provinsi yang saling menguntungkan.
Menurutnya, NTB tidak boleh hanya menjadi pemasok murah.
“Jangan sampai kita hanya jadi pemasok murah. Petani dan produsen benih di NTB harus merasakan nilai tambah dari surplus ini,” tegasnya.
Syamsul juga mengingatkan pentingnya kontrol kualitas benih yang akan diekspor. Ia khawatir jika pengawasan lemah, reputasi NTB sebagai sentra benih unggul bisa tergerus.
“Benih yang kita kirim harus benar-benar berkualitas. Ini menyangkut kredibilitas NTB di tingkat nasional,” katanya.
Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat NTB itu mengapresiasi capaian produksi padi NTB tahun 2025 yang mencapai 1,69 juta ton GKG, naik 16,65% dari tahun sebelumnya.
Namun ia mengingatkan, peningkatan produksi harus diimbangi perbaikan kesejahteraan petani.
“Produksi naik itu bagus, tapi apakah harga gabah juga menguntungkan petani? Ini yang perlu kita awasi bersama,” ucap Syamsul.
