Isu-isu yang dibahas dalam forum ini antara lain evaluasi sistem proporsional terbuka, penghapusan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi, ambang batas parlemen, metode konversi suara, serta desain keserentakan pemilu dan pilkada.
Forum juga membahas reformasi kelembagaan penyelenggara pemilu, termasuk wacana menjadikan KPU sebagai lembaga ad hoc dan penguatan independensi DKPP.
Topik lain yang dibahas adalah penyelesaian sengketa pilkada dan wacana pelaksanaan pilkada oleh DPRD.
Kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Partai Politik juga menjadi salah satu usulan utama.
Narasumber yang hadir antara lain Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, pegiat demokrasi Titi Anggraini, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Herman menyebut forum serupa akan digelar secara berkala, termasuk membahas RUU Perampasan Aset.
