Jakarta – Wacana yang menyeruak dari pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait kemungkinan menjadikan prosedur vasektomi sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) memicu respons dari berbagai kalangan, termasuk Partai Demokrat.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan, jika gagasan tersebut benar-benar diarahkan menjadi kebijakan, maka perlu dilakukan kajian mendalam dari berbagai aspek, terutama dari sisi hukum, sosial, dan kemanusiaan.
“Kalau benar itu dijadikan syarat bansos, tentu tidak bisa serta-merta. Harus dikaji secara serius, baik dari sisi regulasi maupun etika kebijakan publik,” ujar Herman kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/5).
Namun demikian, Herman juga mengingatkan, Gubernur Dedi Mulyadi atau Kang Dedi dikenal sebagai figur yang kadang menyampaikan gagasannya dalam bentuk humor atau pernyataan retoris.
“Saya juga tahu, Kang Dedi ini kadang menyampaikan sesuatu dalam konteks bercanda. Jadi jangan langsung kita terpancing membuat kesimpulan dari pernyataan yang belum tentu dimaksudkan sebagai kebijakan resmi,” tambahnya.
Lebih jauh, Herman menegaskan, segala bentuk penyaluran bansos harus merujuk pada regulasi dari pemerintah pusat.
Jika ada inisiatif dari pemerintah daerah yang menyimpang dari kerangka tersebut, maka harus ada klarifikasi dan pembahasan lebih lanjut secara resmi.
“Kalau ini hanya wacana dari daerah, maka penting untuk diklarifikasi. Apakah ini serius atau sekadar bagian dari gaya komunikasi Kang Dedi, itu yang harus dipastikan dulu,” ucapnya. ()
