Andi juga mengingatkan pentingnya dokumentasi lengkap atas aset yang hilang. “Setiap barang yang terbakar atau dijarah harus tercatat jelas. Ini untuk pertanggungjawaban kepada publik,” jelasnya.
Menurutnya, transparansi dalam penghapusan aset akan menentukan kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat.
“Jangan sampai tragedi pembakaran ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.
Pembelajaran dari Tragedi Agustus 2025
Andi Mardan mengingatkan pembangunan gedung baru ini tidak bisa dilepaskan dari tragedi pembakaran Agustus 2025 lalu.
“Kita tidak boleh lupa, gedung itu dibakar karena ada kekecewaan rakyat terhadap kinerja DPRD,” katanya.
Ia menekankan, membangun gedung saja tidak cukup tanpa memperbaiki kinerja dan citra DPRD.
“Gedung baru harus diisi dengan semangat kerja baru, lebih pro-rakyat dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Andi.
Dia juga menyoroti pentingnya dialog dengan masyarakat tentang rencana pembangunan gedung ini.
“Jangan sampai rakyat merasa tidak dilibatkan. Ini gedung rakyat, bukan istana para wakil,” tegasnya.
Gedung DPRD NTB dibakar massa saat aksi unjuk rasa pada Sabtu, 30 Agustus 2025. Dua gedung rusak dalam insiden tersebut, yakni gedung utama tempat rapat dan sidang paripurna, serta gedung Sekretariat DPRD tempat kerja ASN.
Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra sebelumnya mengungkapkan pembangunan gedung baru akan dimulai Juli 2026 dengan anggaran Rp200 miliar dari APBN melalui Kementerian PU. Gedung baru akan mundur 20 meter dari posisi sekarang.
Untuk gedung Sekretariat yang rusak sedang, rehabilitasi telah dilakukan Kementerian PU akhir 2025.
Sementara proses penghapusan aset senilai Rp30 miliar akan dinilai tim appraisal dan dilaporkan ke BKAD serta DJKN Kementerian Keuangan.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
