IJU juga menyoroti fakta bahwa sitaan 214,8 ton narkoba dalam setahun menunjukkan frekuensi penyelundupan yang sangat tinggi. Ia mendesak penguatan pengawasan di pelabuhan dan perbatasan.
“Kalau yang ketangkap 214 ton, berarti hampir setiap hari ada kiriman narkoba masuk. Ini gawat,” tegasnya.
IJU mengingatkan, NTB dengan posisi geografisnya berisiko menjadi jalur transit penyelundupan narkoba. Ia mendesak penguatan aparat di pelabuhan-pelabuhan kecil yang rawan dimanfaatkan sindikat.
“Pulau-pulau kecil di NTB harus diawasi ketat. Jangan sampai jadi pintu masuk narkoba,” ujar IJU.
Terkait upaya pencegahan, IJU mengusulkan edukasi masif tentang dampak ekonomi narkoba kepada masyarakat. Selama ini kampanye anti narkoba lebih fokus pada dampak kesehatan, padahal dampak ekonominya juga sangat serius.
Pemerintah Terima Uang Pengganti Kerugian Negara Rp13,25 Triliun dari Kasus Korupsi Ekspor CPO
“Masyarakat harus tahu, setiap rupiah untuk narkoba adalah rupiah yang hilang dari ekonomi produktif,” katanya.
IJU menutup dengan menekankan pentingnya transparansi pengelolaan aset hasil sitaan narkoba. Ia berharap aset-aset tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, terutama program rehabilitasi dan pencegahan.
“Aset sitaan harus jelas pengelolaannya. Jangan sampai menguap atau disalahgunakan,” pungkas IJU.
Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di Mabes Polri, Rabu (29/10/2025), dalam acara pemusnahan 214,8 ton barang bukti narkoba di Mabes Polri, Jakarta.
Dalam pidatonya itu, Presiden mengungkapkan Polri berhasil menyita 214,8 ton narkoba senilai Rp29,37 triliun selama periode Oktober 2024-Oktober 2025.
Jumlah narkoba yang disita tersebut berpotensi digunakan oleh 629 juta orang, lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk Indonesia.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
