JAKARTA – Sinkronisasi data antar kementerian menjadi strategi utama pemerintah untuk menyerap 1,2 juta tenaga kerja baru di sektor ekonomi kreatif.
Langkah itu dibahas dalam pertemuan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar dengan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Selasa (2/9).
“Hari ini kami melaksanakan rapat rutin untuk update dan sinkronisasi data supaya seluruh program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa efektif,” kata Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar.
Menurut data BPS, tenaga kerja sektor ekonomi kreatif saat ini sudah mencapai 26,5 juta orang pada 2024. Pemerintah menargetkan jumlah ini naik menjadi 27,7 juta orang pada 2029.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pentingnya kolaborasi data untuk mencapai target tersebut. Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi momentum penting dalam pemetaan potensi ekonomi kreatif.
“Peran sensus ekonomi 2026 akan penting ke depan, terutama BPS akan berkolaborasi lebih dekat dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian UMKM,” ujar Amalia.
Kementerian Ekonomi Kreatif telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian untuk mencapai target penyerapan tenaga kerja.
Kolaborasi dilakukan dengan Kementerian Sosial melalui program Sekolah Rakyat dan dengan Kementerian Koperasi lewat program Koperasi Desa Merah Putih.
“Kami sudah berkolaborasi dengan Kementerian Sosial untuk penguatan program Sekolah Rakyat, khususnya tingkat SMA dengan memberi pelatihan-pelatihan berbasis ekraf,” kata Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya.
Kerja sama juga melibatkan Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan untuk menyiapkan tenaga kerja dan wirausaha baru.
Pemerintah akan melakukan pemetaan ulang potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah melalui sensus yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali.
“Target utamanya adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
