LOMBOK BARAT – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi NTB sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Indra Jaya Usman (IJU), melaksanakan kegiatan reses masa sidang pertama tahun 2025 di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, pada Sabtu, 1 November 2025.
Meski diguyur hujan, kegiatan tersebut tetap berlangsung hangat dan penuh semangat, dihadiri oleh perangkat desa, ketua RT, kepala dusun, tokoh masyarakat, serta emak-emak penggerak desa.
Dalam sambutannya, IJU menyampaikan bahwa kehadirannya di Banyu Urip memiliki tiga tujuan utama.
“Pertama, saya ingin menepati janji kepada masyarakat Desa Banyu Urip yang sejak reses pertama dulu sudah menyampaikan aspirasi soal perbaikan jalan desa,” ujarnya di hadapan warga.
Selain menunaikan janji, IJU juga menyebut kehadirannya merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Lombok beberapa waktu lalu.
“Alhamdulillah setelah kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY, Desa Banyu Urip mendapat dua proyek besar yaitu revitalisasi saluran irigasi Bendungan Pengge yang akan mengairi 3.000 hektar sawah, serta perbaikan jalan yang kini sedang dikerjakan,” jelasnya.
IJU menambahkan, kesan baik AHY terhadap masyarakat Lombok, khususnya warga Banyu Urip, sangat mendalam.
“Mas AHY bahkan menceritakan pengalamannya di Lombok kepada Pak SBY. Itu menunjukkan perhatian besar beliau terhadap NTB,” ungkapnya disambut tepuk tangan warga.
Dalam kesempatan tersebut, IJU juga menyampaikan dua salam khusus
Pertama, dari istri beliau, Hj. Nurhidayah, yang pernah menjadi kontestan Pilkada Lombok Barat.
“Walaupun belum diberi kesempatan untuk memimpin daerah, kami tetap berkomitmen untuk bersinergi dan membantu masyarakat serta mendukung pemerintahan yang terpilih,” ucap IJU.
Kedua, salam dari Ketua Umum Partai Demokrat, Mas AHY, yang menitipkan pesan agar kader Demokrat di daerah terus memperjuangkan pembangunan berbasis kebutuhan rakyat.
Salah satu isu utama yang dibahas dalam reses ini adalah krisis air bersih yang sering dialami masyarakat bagian selatan Lombok Barat saat musim kemarau.
IJU menegaskan bahwa solusi jangka panjang akan diupayakan melalui pembahasan anggaran tahun 2026 di DPRD Provinsi NTB.
“Kita tidak ingin terus menerus seperti pemadam kebakaran yang baru bergerak ketika masyarakat kesulitan air. Kita perlu sistem yang berkelanjutan dan siap kapan saja,” tegasnya.
