DEMOKRAT NEWS – Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Rachland Nashidik meminta Sekretaris Jenderal PSI Dea Tunggaesti tidak membawa nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono saat membahas wacana presiden menjabat tiga periode.
Permintaan itu disampaikan Rachland saat membela peneliti P2D Rocky Gerung yang sebelumnya menyebut sikap Dea ‘dungu’. Menurut Rachland, serangan Rocky bukan pada orangnya, tapi pada cara berpikirnya.
“‘Dungu’ yang dimaksud RG bukanlah serangan terhadap orang, tapi terhadap pikiran, persisnya terhadap ketiadaan koherensi dalam pikiran,” kata Rachland kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).
Polemik bermula dari sikap Dea soal wacana penundaan Pemilu 2024. Dea awalnya tegas menolak penundaan pemilu dengan alasan pandemi Corona. Namun Dea kemudian membuka peluang Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode lewat amandemen UUD.
Dea bahkan menyebut jika ada amandemen konstitusi, bukan hanya Jokowi yang bisa maju lagi, tapi SBY juga bisa ikut berlaga kembali di Pemilu 2024. Pernyataan inilah yang dikritik Rocky Gerung.
Rocky menilai aneh PSI menolak penundaan pemilu tapi mendukung tiga periode. Dea lantas menyerang balik Rocky dengan menyebut komentarnya ‘supercerdas’. Dea berdalih usulannya lebih logis ketimbang memperpanjang masa jabatan tanpa pemilu.
“Pernyataan saya adalah sebuah tanggapan atas realitas politik yang telah dinyatakan secara terbuka oleh partai-partai yang ada di parlemen, yang ingin memperpanjang masa jabatan Presiden tanpa melalui pemilihan umum,” kata Dea dalam keterangan tertulis, Rabu (9/3).
Rachland sepakat dengan Rocky bahwa Dea ‘bersilat lidah’. Menurutnya, Dea menolak penundaan pemilu yang dinilai tidak konstitusional, tapi malah mengusulkan penambahan periode presiden yang juga tidak konstitusional.
Rachland lalu meminta Dea tidak menyeret nama SBY yang justru tegas menolak penambahan periode jabatan presiden, bahkan saat masih berkuasa. SBY, kata Rachland, aktif mengusulkan pembatasan periode jabatan presiden sejak masih di Fraksi ABRI.
“Sudah sejak ia masih berkuasa, SBY menolak penambahan periode berkuasa,” ucap Rachland.
Rachland menilai amandemen konstitusi dengan tujuan menambah masa berkuasa presiden yang sedang menjabat sangat berbahaya bagi demokrasi. Dia mengklaim publik kecewa pada PSI yang menyatakan diri berisi anak muda tapi tidak menjadi bagian dari politik progresif.
“Pemihakan PSI pada gerakan politik haram menunjukkan watak mereka yang sebenarnya, yaitu partai oportunis yang suka mengekor pada apa pun asal memberi mereka sedikit bagian,” tuturnya.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
