JAKARTA – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan hal-hal yang diperlukan bagi Aceh tercinta di tengah sengketa kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyampaikan pesan melalui rekaman video pada Senin (16/6/2025), menekankan pentingnya menjaga perdamaian Aceh yang telah dibangun dengan susah payah.
“Pemimpin di Indonesia yang sedang mengemban amanah, termasuk Bapak Prabowo Subianto, lakukanlah hal-hal yang mesti dilakukan untuk Indonesia tercinta, Aceh tercinta,” kata SBY.
Presiden ke-6 RI itu menggarisbawahi bahwa perdamaian Aceh bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Proses perdamaian tersebut memakan waktu lima tahun penuh sejak 2001 hingga 2005 dengan berbagai tantangan.
“Prosesnya panjang, mengalami pasang dan surut. Selama lima tahun, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005, saya menjadi salah satu pelaku bersama yang lain,” ungkapnya.
SBY juga menceritakan bagaimana ia terus memohon petunjuk kepada para alim ulama selama proses perdamaian berlangsung. Ia mengakui sebagian ulama yang terlibat saat itu telah berpulang, sementara sebagian lainnya telah digantikan generasi penerus.
Pernyataan SBY muncul setelah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang ditetapkan 25 April lalu memasukkan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil ke dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Keputusan tersebut memicu kontroversi karena keempat pulau selama ini diklaim sebagai bagian dari Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh menyatakan memiliki dasar historis yang kuat, sementara Sumatera Utara merujuk pada hasil survei terbaru Kemendagri.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengakui sengketa ini telah berlangsung cukup lama dan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menurutnya, penanganan masalah harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dijadwalkan mengundang tokoh masyarakat dan pemimpin daerah dari kedua provinsi pada Rabu pekan depan. Pertemuan tersebut akan membahas pandangan, masukan, dan fakta sejarah untuk melakukan review total status keempat pulau.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Presiden Prabowo akan segera mengambil keputusan terkait polemik ini pekan depan, setelah berkomunikasi dengan DPR RI.
“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” tegas Ketua Harian Partai Gerindra itu, Sabtu (14/6/2025) malam.
