JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menguasai kembali 2 juta hektare lahan dari target 3 juta hektare sepanjang 2025. Pencapaian ini diraih dalam dua tahap operasi di 12 provinsi yang menyasar ratusan perusahaan penggarap ilegal.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menghadiri penyerahan hasil operasi di Kantor Kejaksaan Agung, Rabu. Operasi ini khusus menargetkan pemulihan Taman Nasional Tesso Nillo di Riau yang rusak akibat perambahan.
Tahap pertama pada Februari-Maret 2025 merebut 1.019.000 hektare di sembilan provinsi dari 369 perusahaan. Tahap kedua April-Juni menambah 1.072.782 hektare di 12 provinsi dari 315 perusahaan.
Data Kejaksaan Agung mencatat total penguasaan kembali mencapai 1.019.611,31 hektare hingga Juni 2025. Angka ini melampaui 67 persen target tahunan dalam enam bulan pertama.
Menteri Iftitah menuntut kebijakan khusus untuk kawasan transmigrasi. “Pelepasan kawasan hutan terutama pada lokasi transmigrasi perlu diprioritaskan dan tidak dibebankan kepada masyarakat,” katanya di hadapan Komisi V DPR.
Pemerintah menyediakan lima mekanisme penyelesaian, yaitu perubahan batas kawasan, pelepasan kawasan hutan, perubahan fungsi dan peruntukan, akses kelola perhutanan sosial, dan penggunaan kawasan hutan.
Operasi ini berlandaskan PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Permen LHK 7/2021 tentang Perencanaan Kehutanan. Dengan pencapaian saat ini, Satgas PKH optimis melampaui target 3 juta hektare pada akhir tahun.
