Kementerian ATR/BPN akan memanfaatkan teknologi AI untuk mendeteksi konflik tanah sejak dini dan memberantas mafia tanah berbasis data.
Pemerintah Siapkan Tanah Bekas Perkebunan untuk Sekolah Terintegrasi
Pemerintah membuka peluang pemanfaatan tanah bekas perkebunan dan lahan telantar untuk pembangunan Sekolah Terintegrasi guna menghindari alih fungsi lahan pertanian produktif.
Wamen ATR Tekankan Pelayanan Cepat dan Bersih di Mempawah
Wamen ATR Ossy Dermawan menekankan pentingnya pelayanan cepat dan bersih dalam pengurusan pertanahan saat kunjungi Kantor Pertanahan Mempawah.
Wamen ATR Ungkap Pengelolaan Tanah WNA Harus Seizin Kemlu
Kementerian ATR/BPN mewajibkan koordinasi dengan Kemlu untuk setiap proses pengelolaan dan sertipikasi tanah yang melibatkan warga negara asing dan diaspora.
TNI AD Diminta Bantu Jaga Tanah Negara dari Penyalahgunaan
Wakil Menteri ATR meminta TNI Angkatan Darat membantu mengamankan tanah negara dari penyalahgunaan dan mengedukasi masyarakat soal kepemilikan sah.
BPN Bongkar Fakta Mengejutkan, Sertifikat Tanah Tak Bisa Sembarangan Dipecah
Kementerian ATR/BPN melarang pemecahan sertipikat tanah ulayat adat yang tercatat atas nama perseorangan sesuai aturan yang berlaku.
Pemerintah Sertifikasi 51 Bidang Tanah Ulayat di Sumbar Seluas 3.037 Hektare
Pemerintah menggarap sertifikasi 51 bidang tanah ulayat di Sumatera Barat seluas 3.037 hektare untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.
Tiga Pilar Utama Percepat Transformasi Layanan Pertanahan Indonesia
Wamen ATR Ossy Dermawan menekankan tiga pilar utama transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum untuk mempercepat transformasi layanan pertanahan Indonesia.
Penataan Ruang Jadi Kunci Atasi Masalah Pulau Enggano dan Baai Bengkulu
BENGKULU – Pemerintah akan mengatasi masalah di Pulau Enggano dan Pulau Baai melalui penataan ruang yang tepat sasaran. Kedua pulau di Bengkulu
- 1
- 2
- …
- 4
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.