Usulan lainnya adalah mengalokasikan anggaran untuk program konversi profesi bagi honorer yang tidak dapat diserap di sektor publik. Mereka bisa diberikan pelatihan reskilling dan upskilling melalui kerjasama dengan Balai Latihan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan, dan lembaga pelatihan mitra swasta.
“DPRD dan Pemerintah Provinsi harus bersinergi dalam menyuarakan aspirasi NTB kepada pemerintah pusat agar formasi PPPK ditambah secara signifikan di sektor pendidikan dan kesehatan,” kata IJU.
Menurut dia, daerah dengan jumlah honorer tinggi seperti NTB harus diberi afirmasi khusus.
Jadi kolumnis di Demokrat News!
Tulis apa saja, gaya bebas sesukamu. Cerita-cerita keseharian, pemikiran, atau perasaanmu. Baca ketentuannya di sini.
