MATARAM – Anggota Komisi II DPRD Provinsi NTB Abdul Rauf mengingatkan agar pembangunan silo di NTB dirancang untuk melindungi petani dari permainan harga tengkulak yang kerap merugikan.
Legislator ini merespons rencana kemitraan Pemerintah NTB dengan investor Turki dan Bulog untuk membangun fasilitas penyimpanan massal jagung dan padi.
“Masalah utama petani NTB bukan hanya soal penyimpanan, tapi permainan harga oleh tengkulak. Silo harus bisa memutus rantai ini,” tegas Abdul Rauf, Jumat (19/6) di Mataram.
Pernyataan ini dilatarbelakangi kondisi petani NTB yang kerap merugi akibat harga jual di bawah standar.
Pada April 2024, petani jagung di Sumbawa merugi karena harga anjlok hingga Rp2.900 per kilogram, sementara harga pasar masih berkisar Rp4.300-Rp4.400 per kilogram.
Data menunjukkan kesenjangan ini masih terjadi hingga kini. Meski pemerintah telah menaikkan HPP gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram dan HPP jagung dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram pada 2025, namun di lapangan petani masih kesulitan mendapat harga sesuai HPP.
“HPP naik bagus, tapi kalau petani masih tergantung tengkulak, ya percuma. Mereka tetap dapat harga rendah,” kata Abdul Rauf.
Menurutnya, pembangunan silo harus bertujuan untuk memastikan agar petani bisa menjual langsung ke pemerintah dengan harga HPP.
“Jangan sampai silo cuma jadi infrastruktur mahal tapi petani tetap bergantung pada tengkulak. Harus ada mekanisme pembelian langsung,” jelasnya.
Berdasarkan data BPS 2024, NTB menghasilkan jagung pipilan kering 1,21 juta ton dari 173,76 ribu hektare lahan panen, serta gabah kering giling 1,45 juta ton dari 282 ribu hektare luas tanam padi.
“Data yang menggembirakan seperti itu kan seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan petani,” tukas Abdul Rauf.
Dia mengapresiasi langkah-langkah persiapan yang dilakukan pemerintah, mulai dari finalisasi feasibility study hingga koordinasi dengan Bulog. Namun dia menekankan pentingnya memastikan sistem operasional silo berpihak pada petani.
“Silo modern memang bagus untuk menjaga kualitas hasil panen, tapi yang paling penting adalah petani bisa langsung menjual ke silo dengan harga HPP tanpa melalui tengkulak,” katanya.
Legislator asal Dapil VI Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu ini juga mengingatkan perlunya transparansi dalam kemitraan dengan investor asing.
“Kontrak dengan investor Turki harus jelas melindungi kepentingan petani NTB. Jangan sampai silo dibangun tapi operasionalnya tidak menguntungkan petani,” ujarnya.
Abdul Rauf berharap pembangunan silo dapat menjadi solusi komprehensif untuk memutus mata rantai permainan harga yang selama ini merugikan petani.
“Kalau silo bisa memastikan petani dapat harga layak sesuai HPP, itu baru namanya pembangunan yang berpihak pada rakyat,” tandasnya.
