MAKASSAR– Janji politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, yang menyatakan akan menghapus iuran sampah, kembali menjadi sorotan publik. Program ini dianggap menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sehingga warga mulai menagih realisasinya.
Namun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, Andi Januar Jaury Dharwis, mengingatkan agar program tersebut direalisasikan dengan hati-hati.
Menurutnya, komitmen politik tidak boleh mengabaikan aturan hukum dan tata kelola pemerintahan yang benar.
“Wali Kota dan Wakilnya belum terlibat dalam penyusunan dan penetapan APBD 2025,” kata Andi Januar, sehingga janji tersebut memerlukan proses yang lebih matang dan sesuai regulasi sebelum bisa dijalankan.
Ia menekankan, program “sampah gratis” harus memiliki dasar hukum yang jelas agar kepala daerah tidak terjerat pelanggaran hukum.
Kritik dari DPRD dianggapnya sebagai bagian wajar dalam sistem demokrasi, tetapi dia mengingatkan agar tidak ada tekanan yang memaksa kepala daerah mengambil langkah tanpa legitimasi hukum.
Ia juga menyoroti perlunya fraksi pendukung untuk aktif menjembatani komunikasi publik dan memastikan bahwa janji politik diproses secara resmi dan transparan.
Dalam upaya menjaga kepercayaan publik, Andi Januar memberikan arahan agar komunikasi politik antar-fraksi di DPRD Kota Makassar diintensifkan untuk mendukung program prioritas pemerintah kota.
Selain itu, percepatan harmonisasi regulasi dalam penyusunan RPJMD 2025–2029 harus didorong sebagai landasan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Andi juga meminta Pemerintah Kota Makassar dan tim ahli kepala daerah lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat agar publik memahami bahwa janji politik perlu proses perencanaan dan penganggaran yang resmi.
