Jakarta– Presiden Prabowo Subianto mengancam akan menindak pejabat di pemerintahannya yang dinilai “ndablek” (bandel) dan tidak sejalan dengan komitmen pemerintahan bersih.
Pernyataan ini disampaikannya dalam sambutan di puncak peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) ke-102 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2).
Partai Demokrat menilai ancaman tersebut sebagai bagian dari evaluasi 100 hari kerja pemerintahan yang wajar dicermati publik.
“Setelah 100 hari kerja, munculnya evaluasi adalah konsekuensi logis. Masyarakat dan media selalu mengawal periode awal kepemimpinan sebagai gambaran arah kebijakan,” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Kamis (6/2).
Kamhar menyatakan keputusan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.
“Evaluasi kinerja kabinet sebelumnya sudah disampaikan akan dilakukan per semester. Ini merupakan tindak lanjut objektif dari penilaian kinerja,” jelasnya.
