“Siapa pun yang masuk ke Jakarta harus pakai kendaraan umum. Kami akan bangun Trans Jabodetabek. Tidak lagi hanya TransJakarta,” tegasnya.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Pramono berencana menggratiskan tarif Trans Jabodetabek bagi 15 kelompok prioritas dari wilayah penyangga, sekaligus menaikkan tarif parkir di dalam kota.
Kebijakan Pramono mendapat dukungan dari Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Andika Wisnuadji Putra Soebroto, yang sebelumnya mempertanyakan target peningkatan Public Transport Mode Share (PTMS) dari 22,19 persen di 2025 menjadi 27,06 persen pada 2030.
Andika menilai target kenaikan rata-rata 0,97 persen per tahun tersebut terlalu rendah dibandingkan kota-kota dunia seperti Bogota dan Seoul yang mampu menaikkan PTMS hingga 2 persen per tahun melalui kebijakan agresif.
“Pemerintah Provinsi DKI harus konsisten menerapkan Electronic Road Pricing (ERP), pajak parkir progresif, pembatasan usia kendaraan, serta sistem ganjil genap yang lebih luas,” tegas Andika.
