PANGKAL PINANG – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan aset rampasan negara senilai Rp6-7 triliun di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Aset ini hasil sitaan dari perusahaan swasta yang melanggar hukum di kawasan tambang PT Timah.
Penyerahan berlangsung di Smelter PT Tinindo Internusa. Aset berpindah tangan secara bertahap dari Jaksa Agung ke Wakil Menteri Keuangan, lalu ke CEO Danantara, dan akhirnya diserahkan kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.
“Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” kata Prabowo kepada wartawan.
Barang sitaan meliputi 108 unit alat berat dan 6 unit smelter. Ada juga 99,04 ton kristal timah, 94,47 ton crude tin, dan berbagai jenis logam lainnya.
Aset lain berupa 53 kendaraan, 195 unit alat pertambangan, dan 22 bidang tanah seluas 238.848 meter persegi. Bahkan ada uang tunai yang sudah masuk kas negara senilai Rp202,7 miliar plus berbagai mata uang asing.
Prabowo menyebut nilai sitaan belum termasuk tanah jarang atau monasit. Material ini harganya jauh lebih mahal, bisa mencapai 200 ribu dollar AS per ton.
“Tanah jarang yang belum diurai, mungkin nilainya lebih besar, sangat besar. Monasit ya, monasit itu satu ton itu bisa ratusan ribu dolar, 200 ribu dolar,” ungkapnya.
Kerugian Negara Capai Rp300 Triliun
Presiden mengungkap total kerugian negara akibat tambang ilegal di kawasan PT Timah mencapai Rp300 triliun. Angka fantastis ini hanya dari enam perusahaan yang tertangkap.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total 300 T. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun, ini kita berhentikan,” tegas Prabowo.
Prabowo tiba di Bandara Depati Amir sekitar pukul 09.00 WIB. Ia disambut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Gubernur Babel Hidayat Arsani, dan sejumlah pejabat daerah.
Langsung dari bandara, Presiden menuju lokasi penyerahan aset di PT Tinindo Internusa. Kunjungan ini menandai komitmen pemerintah menertibkan tambang ilegal dan menyelamatkan kekayaan alam negara.
Kegiatan ini juga menjadi bentuk pengawasan terhadap kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pemerintah ingin memastikan aset hasil penegakan hukum dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.
