BANDUNG – Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mempertanyakan efektivitas rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan karakter.
Nashidik menilai pendekatan tersebut berpotensi kontraproduktif karena tidak menyentuh akar persoalan kenakalan remaja yang sesungguhnya.
“Gagasan barak mungkin memiliki niat baik, namun bisa menjadi kontraproduktif jika tidak dibarengi dengan pemahaman psikologis dan sosial yang tepat terhadap remaja,” tulis Nashidik di akun X @rachlandnashidik, Rabu (28/5/2025).
Mengutip pandangan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, politikus Demokrat itu menekankan perlunya pendekatan holistik dalam menangani kenakalan remaja.
Menurutnya, solusi tidak cukup hanya berfokus pada pendisiplinan individu, tetapi harus mencakup perbaikan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan pendidikan yang melingkupi para remaja.
Kritik Nashidik muncul setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer atau kepolisian.
Program pembinaan tersebut akan berlangsung selama enam bulan hingga satu tahun, tergantung kebutuhan masing-masing siswa.
Dedi Mulyadi sebelumnya menjelaskan, siswa yang menjadi target program adalah mereka yang terlibat tawuran, mengonsumsi minuman keras, kecanduan game mobile seperti Mobile Legend, sering membolos, melakukan ancaman, dan membangkang kepada orang tua.
Meski ditempatkan di kompleks militer atau Polri, Gubernur Jawa Barat menegaskan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal.
Para guru dari sekolah asal akan berkunjung untuk memberikan pelajaran di ruang kelas yang disediakan di lokasi pembinaan.
Program serupa juga telah diterapkan beberapa pemerintah daerah lain, seperti Kota Singkawang di Kalimantan Barat dan Kabupaten Cianjur, yang turut mengirim pelajar bermasalah ke barak militer untuk pembinaan karakter.
