DPR meminta polisi turun tangan menyelidiki ribuan kasus keracunan makan bergizi gratis karena ada dugaan sebagian bukan karena kelalaian semata.
Demokrat Respons Jokowi Arahkan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode
Partai Demokrat menegaskan belum membahas rencana pencapresan 2029 dan masih fokus mensukseskan pemerintahan Prabowo setelah Jokowi minta relawan dukung dua periode.
APBD NTB 2025 Dinilai Belum Dorong Inovasi Ekonomi Daerah
Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB menilai perubahan APBD 2025 belum mampu mendorong inovasi ekonomi daerah karena masih bertumpu pada sektor konvensional.
Kualitas Layanan Publik di NTB Bisa Terancam Akibat PHK Massal Honorer
Fraksi Demokrat DPRD NTB memperingatkan turunnya kualitas pelayanan publik akibat kebijakan penghapusan ribuan tenaga honorer di sektor pendidikan dan kesehatan.
Demokrat Tawarkan Skema Tenaga Layanan Publik Daerah untuk Atasi Masalah Honorer di NTB
Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB mengusulkan skema Tenaga Layanan Publik Daerah sebagai solusi mengatasi dampak penghapusan tenaga honorer nasional.
Demokrat Desak Audit Menyeluruh Kinerja BUMD Penerima Modal
Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB mendesak audit menyeluruh terhadap BUMD penerima penyertaan modal karena dinilai belum transparan dan akuntabel.
Fraksi Demokrat Ajukan Pertanyaan Kritis Soal Perubahan APBD NTB 2025
Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait transparansi dan akuntabilitas perubahan APBD 2025 sebagai bentuk kontrol politik.
PAD NTB Dinilai Stagnan, Masih Bertumpu Sektor Konvensional
Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB mengkritik target Pendapatan Asli Daerah yang stagnan dan masih bergantung pada sektor-sektor konvensional seperti pajak.
Ribuan Tenaga Honorer NTB Terancam Nganggur Akibat Kebijakan Penghapusan Nasional
Ribuan tenaga honorer di NTB terancam menganggur akibat kebijakan penghapusan nasional, Fraksi Demokrat usulkan solusi komprehensif untuk mencegah krisis.
Fraksi Demokrat Kritik Kinerja BUMD NTB yang Belum Optimal
Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB mengkritik kinerja BUMD yang belum optimal dan menuntut transparansi dalam penyertaan modal kepada BUMD.
- Sebelumnya
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- …
- 17
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.