Wakil Menteri ATR Ossy Dermawan membongkar lima masalah besar reforma agraria dan menyinggung kontroversi Bank Tanah dalam webinar nasional kemarin.
Wamen ATR Dorong Revisi PP untuk Percepat Penetapan Tanah Telantar
Wamen ATR Ossy Dermawan mendorong revisi PP No. 20/2021 untuk mempercepat penetapan tanah telantar, saat membuka kuliah umum di STPN Yogyakarta.
Kementerian ATR/BPN dan Komnas HAM Susun Roadmap Penyelesaian Konflik Agraria
Kementerian ATR/BPN dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sepakat menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM.
1.120 Warga Transmigran Sukabumi Terima Sertifikat Tanah, Pemerintah Targetkan Keadilan Agraria
Pemerintah menyerahkan 1.120 sertifikat tanah kepada warga transmigran Sukabumi melalui program Trans Tuntas untuk mewujudkan keadilan agraria.
Presiden Prabowo Janji Sederhanakan Perizinan Lahan untuk Percepat Infrastruktur
Presiden Prabowo berjanji akan menyederhanakan perizinan lahan untuk mempercepat infrastruktur nasional, di hadapan 7.000 peserta dari 33 negara di ICI 2025.
Pemerintah Terapkan Strategi Tiga Pilar Wujudkan Rumah Terjangkau Terintegrasi
Kementerian ATR/BPN menerapkan strategi tiga pilar untuk mewujudkan rumah terjangkau terintegrasi melalui konsolidasi tanah, TOD, dan perencanaan spasial.
6.000 Peserta Hadiri Konferensi Infrastruktur Internasional, Pemerintah Buka Peluang Investasi
Lebih dari 6.000 peserta hadiri ICI 2025 di Jakarta. Pemerintah buka peluang investasi infrastruktur untuk investor asing melalui konferensi ini.
Wamen ATR Tawarkan Jaminan Lahan Siap Bangun untuk Dongkrak Investasi Infrastruktur
Wamen ATR Ossy Dermawan tawarkan jaminan lahan siap bangun untuk dongkrak investasi infrastruktur di ICI 2025 Jakarta.
Kementerian ATR/BPN Tawarkan Dialog Terbuka dengan Investor di ICI 2025
Kementerian ATR/BPN buka dialog transparansi dengan investor di ICI 2025 untuk tingkatkan kepercayaan sektor pertanahan Indonesia.
Hilirisasi Terhambat Tanpa Kepastian Hukum Lahan, ATR/BPN Tegaskan Peran Strategis
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan tegaskan hilirisasi sumber daya alam Indonesia terhambat tanpa kepastian hukum lahan dan tata ruang yang matang.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.