Kementerian ATR/BPN melarang pemecahan sertipikat tanah ulayat adat yang tercatat atas nama perseorangan sesuai aturan yang berlaku.
Pemerintah Sertifikasi 51 Bidang Tanah Ulayat di Sumbar Seluas 3.037 Hektare
Pemerintah menggarap sertifikasi 51 bidang tanah ulayat di Sumatera Barat seluas 3.037 hektare untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.
Tiga Pilar Utama Percepat Transformasi Layanan Pertanahan Indonesia
Wamen ATR Ossy Dermawan menekankan tiga pilar utama transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum untuk mempercepat transformasi layanan pertanahan Indonesia.
Penataan Ruang Jadi Kunci Atasi Masalah Pulau Enggano dan Baai Bengkulu
BENGKULU – Pemerintah akan mengatasi masalah di Pulau Enggano dan Pulau Baai melalui penataan ruang yang tepat sasaran. Kedua pulau di Bengkulu
Lebih dari 1.600 Keluarga di Majalengka Dapat Sertifikat Tanah
Keberhasilan Majalengka dalam memberikan sertifikat tanah kepada 1.600 keluarga menjadi contoh nyata efektivitas kerja sama pemerintah pusat dan daerah.
Warning! Ossy Dermawan Ingatkan Ada Ancaman Kelangkaan Tanah di Masa Depan
Wamen ATR mengingatkan ancaman kelangkaan tanah bagi generasi mendatang jika reforma agraria tidak segera dioptimalkan secara menyeluruh.
Kementerian ATR/BPN Dorong Model Closed Loop dalam Penataan Akses Reforma Agraria
Kementerian ATR/BPN mendorong Model Closed Loop dalam Penataan Akses Reforma Agraria untuk menjamin keberlanjutan ekonomi petani dari hulu hingga hilir.
Pemerintahan Prabowo Percepat Legalisasi Tanah di Lombok Barat
Pemerintahan Prabowo mempercepat legalisasi tanah dengan menyerahkan 228 sertipikat elektronik kepada warga Lombok Barat melalui program PTSL.
Menko AHY Tegas Perangi Mafia Tanah, Bagikan 200 Sertifikat di Lombok Barat
Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah memberantas praktik ilegal pertanahan saat menyerahkan 200 sertifikat tanah di Lombok Barat.
- 1
- 2
- 3
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.