DENPASAR– Pemilu 2024 mencatat fenomena bersejarah di Bali dengan tingkat partisipasi pemilih perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Data menunjukkan jumlah pemilih perempuan di Pulau Dewata bahkan unggul sekitar 40.000 orang dari pemilih laki-laki.
Fakta ini diungkap Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali Ketut Ariyani dalam Seminar Pendidikan Politik bagi Kader Perempuan Partai Demokrat di Inna Shindu Beach Hotel, Sanur, Sabtu (31/5).
“Persyaratan administratif, bukan jaminan keterpilihan,” tegas Ariyani menyoroti kenyataan bahwa dominasi numerik pemilih perempuan belum berbanding lurus dengan keterwakilan politik mereka.
Ariyani mengkritik fenomena perempuan yang merasa cukup hanya dicalonkan tanpa upaya maksimal meraih dukungan. Ia menegaskan politik menuntut aksi nyata, bukan sekadar kehadiran formal. Ruang politik membutuhkan relasi yang kuat, pengetahuan mendalam, dan terutama tindakan konkret untuk meyakinkan pemilih.
Bawaslu memposisikan dorongan keterlibatan perempuan dalam politik sebagai kewajiban moral, bukan pilihan. Lembaga pengawas pemilu ini menekankan pentingnya edukasi dan pendampingan agar perempuan berperan sebagai agen perubahan sejati, bukan sekadar alat pemenuhan kuota administratif.
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyayangkan masih banyak perempuan yang memilih bersikap pasif setelah meraih posisi strategis. “Ini parlemen, bukan pameran seni. Di sini harus bicara, menyuarakan apa yang diperjuangkan,” ucapnya.
Lidartawan membagikan pengalaman positif pembentukan TPS khusus perempuan yang menghasilkan partisipasi tinggi dan pengelolaan lebih tertib. Ia yakin perempuan mampu memberikan hasil optimal jika diberi ruang dan kepercayaan yang memadai.
Tantangan lain yang disoroti adalah praktik politik uang dan ketergantungan berlebihan pada baliho kampanye. Lidartawan menilai media sosial dan pertemuan langsung jauh lebih efektif dibandingkan pemasangan baliho. Namun, ia menekankan pemberantasan politik uang memerlukan kerja sama semua pihak, tidak hanya KPU dan Bawaslu.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Provinsi Bali I Made Artanegara menilai pendidikan politik bagi perempuan menjadi kunci mengatasi budaya patriarki dan stereotip gender yang masih mengakar. Peningkatan kualitas kader perempuan harus melampaui sekadar pencapaian angka keterwakilan untuk memperkuat kualitas demokrasi.
