JAKARTA – Kerusakan tujuh gerbang tol di Jakarta akibat aksi demonstrasi akhir Agustus lalu membutuhkan dana perbaikan Rp80 miliar. Jasa Marga menargetkan seluruh gerbang tol kembali beroperasi normal pada 7 September mendatang.
Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad mengatakan, perbaikan sudah dimulai sejak 31 Agustus.
“Dari total 7 gerbang tol yang terdampak, telah kami perhitungkan untuk perbaikannya sekitar Rp80 miliar,” kata Rivan saat peninjauan bersama Menteri PU Dody Hanggodo di Gerbang Tol Pejompongan, Selasa (2/9/2025).
Ketujuh gerbang tol yang rusak adalah GT Slipi 1, GT Slipi 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1, GT Semanggi 2, dan GT Kuningan 1. Enam gerbang mengalami kebakaran dan satu mengalami kerusakan parsial.
Kerusakan meliputi layanan transaksi, peralatan tol, ruang petugas, hingga instalasi kelistrikan. Jasa Marga telah mengoperasikan Mobile Reader sebagai solusi sementara agar arus lalu lintas tetap berjalan.
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh.
“Kalau seperti itu, kami minta perbaikannya jangan setengah-setengah, karena malah justru membahayakan para pengguna jalan tol,” ujar Dody.
Selain gerbang tol, dua halte TransJakarta juga terdampak aksi demonstrasi. Halte Polda Metro Jaya dan Halte Senayan mengalami kerusakan cukup parah dan membutuhkan bantuan Kementerian PU.
Menteri Dody menargetkan halte TransJakarta bisa kembali beroperasi dalam waktu tujuh hari.
“Targetnya bisa segera fungsional dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya,” katanya.
Namun untuk perbaikan fisik halte, waktu yang dibutuhkan tergantung tingkat kerusakan. Jika rusak berat dan perlu dibangun ulang, proses perbaikan bisa memakan waktu beberapa bulan.
Secara nasional, Kementerian PU memperkirakan kebutuhan dana perbaikan infrastruktur publik yang rusak akibat demonstrasi mencapai Rp900 miliar.
“Dari hasil hitung cepat, kami perkirakan kebutuhannya sekitar Rp900 miliar di seluruh Indonesia,” jelas Menteri Dody.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna untuk memulihkan infrastruktur publik yang terdampak aksi demonstrasi 28-30 Agustus 2025.
