JAKARTA – Pendapatan per kapita Indonesia masih USD 4.800, jauh dari standar negara berpendapatan tinggi yang minimal USD 14.000. Artinya, Indonesia harus mengejar kenaikan hampir tiga kali lipat.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap kesenjangan ini dalam sambutan pembuka Proklamasi Democracy Forum di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (4/6).
Menurutnya, angka USD 4.800 bahkan masih di bawah batas USD 5.000 untuk kategori negara berpendapatan menengah atas.
“Padahal kalau kita ingin masuk menjadi kategori negara berpendapatan tinggi, berapa minimal? USD 14.000, kurang lebih demikian. Berarti masih perlu kerja keras,” kata AHY.
Ketua Umum Demokrat itu menegaskan angka tersebut mencerminkan tingkat kesejahteraan rakyat secara riil.
Strategi Hilirisasi Jadi Andalan
Pemerintahan Prabowo mengandalkan hilirisasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. AHY mencontohkan Indonesia sebagai produsen nikel nomor satu dunia yang masih menjual bahan mentah.
“Bayangkan kalau kita bisa mengolahnya dan meningkatkan nilai dari komoditas tersebut berkali-kali lipat,” ujarnya.
AHY menegaskan Presiden Prabowo serius menjalankan program hilirisasi. “Jadi tidak terima kita kalau hanya diambil kemudian dijual. Yang untung negara-negara yang membeli dengan harga murah, mereka punya teknologinya.”
Menko Infrastruktur itu optimis Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen meski mengakui tantangannya berat.
“Pertumbuhan 8 persen sesuatu yang sangat luar biasa, tapi kita harus bekerja dengan luar biasa juga untuk bisa mencapainya,” tutupnya.
