MATARAM– Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat menilai program pencegahan ekstremisme harus berjalan seiring dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Keduanya tidak bisa dipisahkan dalam menjaga stabilitas daerah.
Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB Andi Mardan mengatakan kunjungan Kemenko Polkam ke NTB menunjukkan pentingnya koordinasi pusat dan daerah. Namun implementasi di lapangan perlu diperkuat.
“Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme tidak akan efektif tanpa fondasi ekonomi yang kuat. Masyarakat yang sejahtera lebih tahan terhadap paham radikal,” kata Andi Mardan di Mataram, Rabu (27/11).
Politisi muda asal Lombok Tengah ini menekankan program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat bisa menjadi benteng pencegahan. Anak-anak yang terpenuhi gizi dan pendidikannya cenderung lebih terbuka terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Andi mengapresiasi pelaksanaan MBG di Lombok Tengah yang telah melayani 3.092 penerima manfaat. Namun ia mengingatkan program ini harus berkelanjutan.
“Lombok Tengah sudah membuktikan distribusi bisa berjalan lancar. Ini harus dipertahankan dan diperluas,” ujarnya.
Terkait Sekolah Rakyat, Andi meminta pemerintah daerah segera menyiapkan lahan permanen. Status sementara yang memanfaatkan fasilitas Kemensos dinilai belum ideal untuk jangka panjang.
“SR rintisan di Mataram dan Lombok Barat baru menampung 100 siswa. Kebutuhan jauh lebih besar dari itu. Kita butuh komitmen anggaran yang jelas,” tegasnya.
Andi menambahkan pencegahan ekstremisme memerlukan pendekatan komprehensif. Selain aspek keamanan, faktor ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial harus diperkuat secara bersamaan.
“Ekstremisme tumbuh di tengah ketimpangan dan ketidakadilan. Kalau rakyat hidup layak, mereka tidak mudah dipengaruhi ideologi radikal,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB segera menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme. Dokumen ini penting sebagai panduan operasional di tingkat lokal.
Sebelumnya, Kemenko Polkam menggelar kegiatan pencegahan ekstremisme dan monitoring program prioritas presiden di NTB pada 24-25 November 2025. Kegiatan ini bagian dari implementasi komitmen Indonesia terhadap ASEAN Convention on Counter Terrorism.
