MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan elpiji subsidi 3 kilogram. Larangan ini tertuang dalam surat edaran Gubernur NTB yang ditujukan kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah provinsi.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, program ini bertujuan memastikan subsidi elpiji tepat sasaran untuk masyarakat miskin. Dia mengapresiasi kerja sama Dinas Perdagangan NTB dengan Pertamina dalam mendorong penggunaan elpiji nonsubsidi di kalangan PNS eselon III dan IV.
“Program ini bagus karena ini keinginan kita bersama untuk bagaimana memecahkan masalah kebutuhan elpiji dan memastikan tidak ada ASN yang menggunakan yang subsidi,” katanya di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Sabtu (4/10).
Iqbal berharap aturan ini menjadi kesadaran bersama bagi PNS bahwa elpiji subsidi memang bukan untuk mereka. Dengan adanya surat edaran, tidak akan ada lagi PNS yang menggunakan elpiji 3 kilogram.
“Saya harap PNS menggunakan elpiji nonsubsidi, dan yang subsidi itu sudah jelas ada peruntukannya untuk masyarakat tidak mampu (miskin),” ujarnya.
Untuk tahap awal, kebijakan ini diterapkan di lingkungan Pemprov NTB. Gubernur berencana memperluas program ke seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-NTB.
Iqbal akan mengimbau seluruh kepala daerah mengikuti kebijakan serupa. Menurutnya, PNS sudah cukup dewasa untuk memahami kebijakan ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
Kepala Dinas Perdagangan NTB Jamaludin Malady mengatakan, Pertamina membagikan 1.000 tabung elpiji 5,5 kg kepada ASN sebagai langkah awal program ini. ASN yang masih menggunakan elpiji 3 kg dianjurkan segera beralih ke elpiji nonsubsidi.
“Bagi ASN yang sudah memakai elpiji 3 kilogram kami anjurkan beralih menggunakan gas nonsubsidi. Misalnya, di rumah sudah punya tiga elpiji 3 kilogram, maka bisa ditukarkan dengan gas berukuran 5,5 kilogram,” katanya.
Jamaludin menyebut program ini yang pertama dilakukan di Indonesia dibanding daerah lain. Sasarannya adalah ASN golongan III dan IV yang dinilai mampu membeli elpiji nonsubsidi.
Surat edaran ini juga sebagai upaya mencegah kelangkaan elpiji subsidi di pasaran. Dengan demikian, subsidi pemerintah bisa benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.
Dinas Perdagangan NTB akan mengantar langsung elpiji nonsubsidi ke rumah masing-masing PNS. Pengantaran juga bisa dilakukan melalui NTB Mall yang bekerja sama dengan koperasi di setiap dinas.
