MATARAM – Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat mencari sumber pendapatan baru setelah dana transfer dari pusat dipangkas lebih dari Rp1 triliun untuk tahun 2026.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan langkah ini dilakukan dengan menggali potensi daerah yang selama ini belum dikelola maksimal. Fokus utama pemerintah adalah meningkatkan pendapatan daerah non pajak.
“Sekarang tiap hari dari pagi sampai malam saya panggilin itu semua Bapenda dan dinas-dinas untuk mengidentifikasi potensi yang kita miliki,” kata Lalu Iqbal saat menerima rombongan Badan Anggaran DPR RI di Pendopo Gubernur, Kamis (13/11/2025).
Pemotongan dana transfer membuat RAPBD NTB menyusut dari Rp6,2 triliun menjadi sekitar Rp5,5 triliun.
Lalu Iqbal mengkhawatirkan hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Ekonomi NTB sempat kontraksi minus 1,43 persen pada triwulan pertama tahun ini. Penyebabnya adalah anjloknya sektor pertambangan hingga minus 30 persen.
Namun kondisi tidak seburuk yang diperkirakan karena ada pertumbuhan tinggi di sektor pertanian dan pariwisata.
Lalu Iqbal menyebut kedua sektor ini tumbuh paling tinggi dalam 14 tahun terakhir.
“Kebijakan pemerintah pusat menetapkan Harga Pokok Penjualan padi Rp6.500 dan jagung Rp5.500, itu tertinggi sepanjang masa,” jelasnya.
Gubernur juga mendorong DPR RI membahas ulang undang-undang tentang daerah kepulauan. Menurutnya, perhitungan Dana Alokasi Umum yang hanya berdasar jumlah penduduk dan luas daratan merugikan NTB.
“Laut tidak dihitung, padahal pemerintah provinsi punya kewenangan mengawasi 0-12 mil dari garis pantai,” ujarnya.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan kunjungan ini untuk memastikan kebijakan fiskal di daerah berjalan efektif.
