MATARAM– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) diminta melibatkan masyarakat dan pelaku wisata dalam proses kurasi delapan event yang diusulkan masuk Karisma Event Nusantara (KEN) 2026.
Anggota Komisi II DPRD NTB Abdul Rauf, ST., MM., menyampaikan hal itu saat dihubungi di Mataram, Kamis (20/11/2025).
Ia mengatakan, usulan event tidak boleh sekadar mengejar kuantitas tanpa memperhatikan kesiapan daerah.
“Dari empat event di 2025 naik jadi delapan usulan di 2026, ini bagus. Tapi yang penting bukan banyaknya event, melainkan apakah daerah benar-benar siap menyelenggarakan dengan standar nasional,” ujar Abdul Rauf.
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini menyoroti pengakuan Dispar bahwa event Bau Nyale belum diusulkan karena koordinasi yang belum tuntas. Menurutnya, ini menunjukkan masih ada masalah komunikasi antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Bau Nyale itu event besar yang sudah mendunia, tapi justru tidak masuk usulan karena koordinasi belum selesai. Ini pertanyaan buat kita semua, kenapa event sekelas itu masih ada kendala koordinasi?” tanya Abdul Rauf.
Dia mendorong Dispar untuk transparan dalam proses kurasi. Ia meminta pihak dinas menjelaskan kriteria penilaian kepada publik agar masyarakat bisa ikut mengawasi.
“Jangan sampai ada event yang hanya bagus di atas kertas tapi pelaksanaannya mengecewakan wisatawan. Ini menyangkut nama baik NTB,” tegasnya.
Politisi asal Dapil VI (Bima, Dompu, Kota Bima) itu juga mengingatkan pentingnya anggaran. Delapan event berarti butuh dana yang tidak sedikit untuk promosi dan pelaksanaan.
“APBD kita terbatas. Harus ada skala prioritas dan perhitungan matang. Event mana yang benar-benar bisa mendatangkan wisatawan dan menghidupkan ekonomi lokal,” jelasnya.
Abdul Rauf mengapresiasi fokus Dispar pada dampak ekonomi event. Namun ia menekankan pengukuran dampak harus jelas dan terverifikasi, bukan sekadar klaim.
“Kalau bicara okupansi hotel naik atau ekonomi tumbuh, harus ada datanya. Jangan hanya asumsi. Kita butuh bukti konkret untuk evaluasi,” kata Rauf.
Ia berharap Dispar segera menggelar rapat koordinasi dengan semua kabupaten/kota dan penyelenggara event. Tujuannya agar tidak ada lagi kejadian seperti Bau Nyale yang tertunda gara-gara koordinasi lambat.
“Waktu kurasi dari pusat terbatas. Kalau kita tidak cepat bergerak, bisa-bisa usulan NTB ditolak semua,” imbuhnya.
Abdul Rauf menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa event wisata harus memberi manfaat nyata bagi rakyat.
“Yang paling penting, masyarakat di sekitar lokasi event harus merasakan dampaknya. Pedagang laris, homestay penuh, lapangan kerja terbuka. Itu ukuran keberhasilan event wisata,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dispar NTB mengusulkan delapan event untuk masuk KEN 2026, naik dari empat event di tahun 2025. Event yang diusulkan antara lain Alunan Budaya Festival dari Lombok Timur, Festival Sangiang Api dari Bima, Perang Topat dari Lombok Barat, dan lima event lainnya dari berbagai daerah di NTB.
Kepala Dispar NTB Ahmad Nur Aulia menyatakan usulan tersebut masih menunggu kurasi dari Kementerian Pariwisata. Ia mengakui event besar seperti Bau Nyale belum diusulkan karena koordinasi dengan penyelenggara dan kabupaten belum tuntas.
