“Penanganan tidak bisa hanya mengandalkan puskesmas dan warga. Dibutuhkan alokasi anggaran khusus dan sinergi dengan dinas kebersihan maupun PUPR,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya deteksi dini melalui tes NS1 yang telah disebar ke puskesmas. “Akses tes harus dipastikan merata, terutama di daerah terpencil. Jangan sampai keterlambatan diagnosis menyebabkan kasus fatal,” imbuhnya.
Data Dinas Kesehatan Lombok Timur per 25 Januari 2025 menunjukkan, 46 kasus DBD tersebar di 12 kecamatan, termasuk Jerowaru, tempat seorang remaja 13 tahun meninggal dunia.
Sebagai informasi, Dinas Kesehatan Lombok Timur telah mengaktifkan PSN sejak November 2024, namun Amrul Jihadi mendorong inisiatif lain seperti pembagian kelambu antinyamuk dan pelibatan organisasi masyarakat dalam patroli kebersihan.
“Partisipasi publik kunci utamanya. Kami siap mendukung pemerintah melalui jaringan partai untuk menggalakkan kampanye pencegahan,” pungkasnya. (*)
